Pages

Sabtu, 20 Desember 2014

Data Peserta Didik Remidial ( Prakarya ) SMA Negeri 1 Martapura Kelas X

No Nama Siswa Kelas
1 Gusti Ghitha Haifa Fadillah X1
2 Hayatun Ni'Mah X1
3 Ilham Rizaldi X1
4 Muhammad Taufik X1
5 Nia Ramadhani X1
6 Ririn Nurmila Nisa X1
7 Meliyen Fariha X7
8 Muhammad Bayu Anfasa Putra X7
9 Muhammad Ilmi X7
10 Nindya Rahmatunnisa X7
11 Noviatul Anggraini X7
12 Nurul Ida X7
13 Prayuda Wijaya Kusuma X7
14 Riska Amalia X7
15 Dina Erfani X8
16 Muhammad Ali Fitri X8
17 Nova Alvionita X8
18 Nurcholis Majid X8


Data Peserta Didik Remidial (TIK)SMA Muhammadiyah Kelas XII


No Nama Siswa Kelas
1 Gusti Noval Arismi XII IPA
2 Gusti Nur Azizah XII IPA
3 M. Iqbal XII IPA
4 M. Rizky Faisal Akbar XII IPA
5 Maulidatur Rahmah XII IPA
6 Maya Helmiah XII IPA
7 Mira XII IPA
8 Mutia Maulidah Bakhri XII IPA
9 Rizka Noor Amalia XII IPA
10 Ahmad Afriadi R XII IPS
11 Aulia Rahman XII IPS
12 Emiliya XII IPS
13 M. Abdul Mulki Jordi XII IPS
14 M. Rifqi Winaldi XII IPS
15 M. Ramadhansyah XII IPS
16 M. Reven Renaldy XII IPS
17 Mahmud XII IPS
18 Ramona XII IPS
19 Rifaldi Auliansyah XII IPS
20 Sindilifian XII IPS
21 Zaid Nabil XII IPS



Selasa, 09 April 2013

Windows was Unable to Complete the Format –USB Drive

When you tried to format your USB drive, you may get  an error “Windows was unable to complete the format .”


11-1-2009 7-34-53 PM

To format your USB drive try the following methods

Method 1
  • Open cmd.
  • Start>Run>cmd and format your USB drive. or win-key+R.
    for ex: If your USB drive  letter is J  
    C:\>format J:/q  Press Enter Key
  Method 2
  • Insert one of the drives
  • click start > control panel > Administrative tools(you need to be in classic mode) > Computer Management 
  • Or Click Start > Run and type diskmgmt.msc in the Open: line and click OK.
    The Disk Management snap-in will open.
  • Under the Storage section, choose Disk Management
    You should see your USB drive listed here. It may not have a drive letter assigned.
  • Right click your USB drive and select Format
11-1-2009 8-32-10 PM

  • Make sure the settings you want are selected, then click OK

    11-1-2009 8-34-09 PM 
  • Close all windows, and select the 'safely remove hardware' icon in the system tray . Select your drive ,remove the drive for 30 seconds, then insert the drive again.

    Method 3

    USB Disk Storage Format Tool lets you format any USB stick with the desired file system.USB Disk Storage Format Tool views the USB stick like a normal disk drive and then formats the USB stick with the desired file system (FAT, FAT32, NTFS). With NTFS you can also squeeze out more storage, if you turn on the available data compression.

     108   USB Disk Storage Format Tool 2.2.3 | Freeware | 36.7KB


    Method 4

    HP USB Disk Storage Format Tool will format any USB flash drive, with your choice of FAT, FAT32, or NTFS partition types.

    Features

  • Allows creation of a FAT32 volume larger than 32 GB.
  • Fixes installation issue where installation process stopped after the earlier version of software was uninstalled and the new software was not automatically installed. The installation process now restarts automatically to install the new software after uninstalling the older version.


    11-1-2009 8-56-36 PM

    All drives connected through the USB port of the computer is recognized and can be formatted using this software.This  Tool works with a wide variety of USB devices including many not manufactured by HP making it more or less an universal software tool to format an USB device.With this tool you can also create  a bootable USB Disk

    108   HP USB Disk Storage Format Tool v2.1.8  | Freeware | 1.59MB
  • Minggu, 24 Juni 2012


    Terbitnya PP No. 56/2012 Tuntaskan Masalah Honorer
    Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
    Written by dewiMonday, 04 June 2012 08:36
    JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS.
    Terkait dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto yang didampingi Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho menggelar jumpa pers bersama dengan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, Jumat, (1 Juni 2012). Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kelembagaan Ismadi Ananda, dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto.
    Menurut Tasdik Kinanto, meskipun merupakan perubahan kedua atas PP No. 48/2005, namun isinya tidak ada perubahan yang signifikan.  Secara umum  berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan khususnya oleh Kementerian PAN dan RB, BKN dan BPKP, dalam penangananan tenaga honorer, dalam kaitannya dengan penataan jumlah dan distribusi PNS, ujarnya.
    Namun, lanjutnya, PP ini akan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 1, atau yang disebut honorer tertinggal atau tercecer, secara adil dan transparan. “Prinsipnya, mereka yang berhak harus diangkat, tetapi yang tidak berhak ya tidak diangkat,” tambah Tasdik.
    Lebih dari itu, Tasdik menekankan, terbitnya PP  No. 56/2012 ini bisa mengakhiri ‘rezim honorer’, sehingga manajemen PNS dapat ditata sesuai dengan prinsip-prinsip merit system, dan tidak dijadikan komoditi politik dan ajang KKN, yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi di tanah air.
    Sejalan dengan prinsip itu, konsekuensinya tidak semua yang sudah lolos verifikasi, yakni  pasti bisa diangkat menjadi CPNS. Pasalnya, setelah diuji public ternyata banyak aduan, laporan, serta keluhan dari berbagai pihak, terkait dengan kebenaran honorer dimaksud. Namun angka itu tidka harus habis. “Meskipun alokasi anggarannya sudah ditetapkan oleh badan Anggaran untuk masuk dalam tahun 2012 ini, kalau realitasnya hanya lima ribu yang memenuhi syarat, ya cukup lima ribu  yang diangkat. Kami sangat serius menangani ini,” ujarnya  .
    Deputi bidang SDM AParatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam kesempatan itu mengatakan, sehubungan dengan banyaknya aduanm, Menetri PAN dan RB telah memerintahkan agar dibentuk tim verifikasi bersama dnegan BKN dan BPKP, untuk memperoleh data yang benar-benar akurat. “Setelah diperoleh data akurat, baru ditetapkan formasinya,” ujarnya.
    Namun hal itu juga belum menjamin bahwa honorer  yang sudah pemberkasan pasti diangkat menjadi CPNS. “Bahkan, meski sudah diberi NIP sekalipun, kalau terbukti palsu, akan kami batalkan,” tambahnya.
    Selain mengatur honorer kategori 1, dalamPP  juga diatur mengenai honorer kategori 2, yang sebenarnya antara keduanya hamper sama. Bedanya, kategori 2 ini dibiayai bukan dari APBN atau APBD. Terhadap mereka, tidak dilakukan diverifikasi, tapi akan dilakukan tes sesama mereka. Juga ada penghargaan terhadap mereka yang memiliki masa kerja lebih lama. Dari hasil pembahasan dengan kementerian Keuangan, dan DPR, alokasi anggaran untuk mereka akan masuk APBN tahun 2013.
    Dengan terbitnya PP itu juga memungkinkan seorang dokter yang mau bekerja di daerah terpencil dapat  diangkat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi. Namun usianya dibatasi, maksimal 46 tahun. Selain itu, dibuka juga untuk tenaga yang memiliki keahlian spesifik yang tidak ada di PNS, misalnya ahli nuklir. “Konsentrasinya, untuk yang mendukung program pro job,pro poor,pro growth. Ini kewenangan Presiden. BKN dan Menpan membantu melakukan analisis,” tambahnya..
    Terkait dengan formasi tahun 2012 ini, ramli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan analisa jabatan, analisa beban kerja serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan. Bagi yang tidak melaporkan dengan benar, sesuai dengan kebijakan moratorium, tidak diberi alokasi formasi PNS. Padahal, formasi untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum. “Bagi yang masih ingin mengajukan formasi, diberikan kesempatan hingga akhir Juni, karena sudah harus masuk dalam pembahasan APBN. Kalau memasukkan sesudah bulan Juni, maka akan masuk dalam prioritas untuk tahun 2013,” tambah Ramli.
    Plt. Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, pihaknya bersama BPKP dan kementerian PAN dan RB telah melakukan verifikasi terhadap 152 ribu tenaga honorer kategori 1, tetapi hanya ada 72 ribu dianggap valid. Terhadap mereka, dilakukan  uji public. Dari 523 instansi pusat dan daerah, yang sudah melakukan uji publik dan melaporkan ada 429 instansi, dan 94 yang saat ini tengah lakukan uji public.
    Dari hasil uji public, ada111 instansi yang menyatakan sudah clear, karena tidak ada complain. Dari jumlah itu, tercatat ada sebanyak 4.517 tenaga honorer kategori 1. Dari laporan yang diterima BKN, lanjut Eko, suratnya ada yang ditandatanganai oleh bupati,  ada walikota, Wakil Bupati,  ada juga yang ditandatanganai Sekda. Hanya beberapa yang ditandatangani oleh BKD.
    Eko menambahkan, laporan dari Pejabat Pembina kepegawaian (PPK)  ada 574 surat. Isinya bukan pengaduan, tapi umumnya berupa penjelasan. Sedangkan dari perorangan sebanyak  254 surat, termasuk yang menyangkut dirinya.” Ada dari masyarakat yang mengatakan semuanya tak benar,” tambah Eko.
    Menjawab wartawan, Sesmen PAN dan RB menegaskan,  meski ada daerah yang belum melampirkan anjab dan ABK, dia bisa honorer K1 yang sudah clear bisa diangkat. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

    POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012
    1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

    a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

    b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

    c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

    2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

    a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis  kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

    b.Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

    c.Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas    kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

    d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.
     

    3.Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:

    a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

    b. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat  diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
     

    c. Pengangkatan untuk Dokter  dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan:
     
    - usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan
     
    - telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

    d. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014
    INSTANSI YANG TELAH MELAPORKAN HASIL PENGUMUMAN HONORER K 1 (MK)
    YANG TIDAK ADA PENGADUAN/KEBERATAN/SANGGAHAN
    (keadaan s.d. 30 Mei 2012)
    No
    Instansi Pemda
    Pengirim Surat
    Jumlah Tenaga Honorer K1 (MK)
    1
    Kab. Sleman
    Sekda
    2
    2
    Kab. Gunung Kidul
    Bupati
    15
    3
    Kab. Kulon Progo
    Sekda
    17
    4
    Kab. Semarang
    Bupati
    26
    5
    Kab. Kendal
    Bupati
    13
    6
    Kab. Jepara
    Bupati
    1
    7
    Kota Surakarta
    Sekda
    14
    8
    Kab. Magelang
    Bupati
    4
    9
    Kota Magelang
    Sekda
    3
    10
    Kota Tegal
    Walikota
    37
    11
    Kab. Bojonegoro
    Bupati
    17
    12
    Kab. Jombang
    Kepala BKD
    25
    13
    Kab. Sampang
    Bupati
    67
    14
    Kab Sumenep
    Bupati
    94
    15
    Kab Pamekasan
    Bupati
    2
    16
    Kab. Bondowoso
    Sekda
    2
    17
    Kab. Lumajang
    Sekda
    2
    18
    Kab. Jember
    Sekda
    64
    19
    Kab. Probolinggo
    Sekda
    36
    20
    Kota Batu
    Sekda
    1
    21
    Kab. Blitar
    Bupati
    4
    22
    Kota Pasuruan
    Walikota
    134
    23
    Kota Kediri
    Walikota
    114
    24
    Kab. Pacitan
    Bupati
    6
    25
    Kab. Ponorogo
    Bupati
    22
    26
    Kab. madiun
    Bupati
    4
    27
    Kab. Magetan
    Bupati
    4
    28
    Kab. Pandeglang
    Sekda
    139
    29
    Kota Bandung
    Walikota
    12
    30
    Kota Cimahi
    Sekda
    19
    31
    Kota Sukabumi
    Sekda
    10
    32
    Kab. Karawang
    Bupati
    109
    33
    Kab. SUmedang
    Sekda
    47
    34
    Kab. Subang
    Sekda
    90
    35
    Kota Tasikmalaya
    Walikota
    75
    36
    Kota Cirebon
    Kepala BKPP
    16
    37
    Kab. Gowa
    Bupati
    31
    38
    Kab. Enrekang
    Bupati
    63
    39
    Kab. Bone
    Bupati
    26
    40
    Kab. Sinjai
    Ka. BKD
    5
    41
    Kab. Tojo Una-Una
    Sekda
    3
    42
    Kab Morowali
    Bupati
    97
    43
    Kab Buol
    Sekda
    16
    44
    Kab. Mamasa
    Sekda
    13
    45
    Kab. Polewali Mandar
    Bupati
    43
    46
    Prov Maluku
    Sekda
    72
    47
    Kab. Maluku Tengah
    Sekda
    59
    48
    Kab. Kep. Aru
    Sekda
    16
    49
    Kab. Kubu Raya
    Bupati
    11
    50
    Kab. Sambas
    Sekda
    47
    51
    Kab. Melawi
    Sekda
    47
    52
    Kab. Pidie jaya
    Bupati
    37
    53
    Kab. Karo
    Bupati
    31
    54
    Kab. Langkat
    Bupati
    18
    55
    Kab. Nias Utara
    Sekda
    5
    56
    Kab. Labuhan Batu Utara
    Sekda
    143
    57
    Kab. Asahan
    Sekda
    13
    58
    Kab. Mandailing Natal
    Sekda
    73
    59
    Kota Padang Sidempuan
    Sekda
    17
    60
    Kota Palembang
    Walikota
    10
    61
    Kab. Muara Enim
    Bupati
    61
    62
    Kab. Banyuasin
    Sekda
    46
    63
    Kab. Musi Rawas
    Wakil Bupati
    195
    64
    Kota Jambi
    Walikota
    42
    65
    Kab. Kerinci
    Sekda
    23
    66
    Kota Pangkal Pinang
    Walikota
    62
    67
    Kab. Bangka Barat
    Sekda
    5
    68
    Kab. Belitung
    Bupati
    7
    69
    Kab. Belitung Timur
    Bupati
    11
    70
    Kab. Bengkulu Tengah
    Bupati
    6
    71
    Kab. Muko-Muko
    Bupati
    27
    72
    Kab. Banjar
    Bupati
    50
    73
    Kab. Tanah Laut
    Sekda
    12
    74
    Kab. Hulu Sungai Utara
    Sekda
    28
    75
    Kota Bontang
    Sekda
    1
    76
    Kab. Kapuas
    Sekda
    16
    77
    Kab. Pulang Pisau
    Sekda
    21
    78
    Kab. Kotawaringin Timur
    Bupati
    102
    79
    Kab. Manokwari
    Bupati
    9
    80
    Kota Sorong
    Walikota
    227
    81
    Kab. Biak Numfor
    Sekda
    142
    82
    Kota Denpasar
    Sekda
    282
    83
    Kab. Bangli
    Plt. Sekda
    14
    84
    Kota Mataram
    Sekda
    202
    85
    Kota Bima
    Walikota
    11
    86
    Kab. Lombok Timur
    Sekda
    2
    87
    Kab. Kupang
    Sekda
    86
    88
    Kab. Sabu Raijua
    Sekda
    13
    89
    Kab. Sikka
    Kepala BKD
    43
    90
    Kab. Manggarai Timur
    Bupati
    136
    91
    Kota Bitung
    Sekda
    14
    92
    Kota Tomohon
    Sekda
    3
    93
    Kab. Bolmong. Utara
    Sekda
    1
    94
    Kab. Kep. Talaud
    Plt. Bupati
    117
    95
    Kab. Bone Bolango
    Sekda
    30
    96
    Kab. Pohuwanto
    Wakil Bupati
    26
    97
    Prov. Maluku Utara
    Sekda
    13
    98
    Kota Ternate
    Sekda
    98
    99
    Kota Tidore Kepulauan
    Sekda
    6
    100
    Kota Tanjung Pinang
    Sekda
    6
    101
    Kab. Lingga
    Sekda
    3
    102
    Kab. Kep. Anambas
    Bupati
    3
    103
    Kota Padang
    Walikota
    15
    104
    Kota Padang Panjang
    Sekda
    2
    105
    Kab. Limapuluh Kota
    Bupati
    20
    106
    Kota Payakumbuh
    Sekda
    17
    107
    Kab. Tanah Datar
    Bupati
    25
    108
    Kab. Agam
    Bupati
    27
    109
    Kota Solok
    Walikota
    31
    110
    Kab. Solok
    Bupati
    6
    111
    Kab. Dharmasraya
    Wakil Bupati
    29
    JUMLAH
    4.517
    Sumber : BKN
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
    1.       Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I),sebagai berikut:
    1.                  Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.
    2.                  Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.
    3.                  Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN danRB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.
    1.       Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II),sebagai berikut:
    a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertuliskompetensi dasar dan kompetensi bidangsesama tenaga honorer.
    b.Pembuatan soal danpengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
    c.Setelah lulusujian tertuliskompetensi dasar berdasarkan nilai ambang bataskelulusan (passinggrade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).
    d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadiCalon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan jumlahdan kualifikasiformasisampai dengan tahun anggaran 2014.
    1.       Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli,sebagai berikut:
    1.                  Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
    2.                  Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadiCalon Pegawai Negeri Sipil
    3.                  PengangkatanuntukDokterdan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebutdengan ketentuan:
    §          usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan
    §          telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.
    4.                  Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khususdilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014